PDI-P Dukung Proses Hukum Bupati Sukoharjo yang Terjerat OTT KPK

Bupati Sukoharjo saat tiba di Gedung KPK usai terjaring OTT dugaan pemerasan. 

JAKARTA, GebrakNasional.Com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. 

"PDI-P taat hukum, sehingga mendukung proses hukum yang dilaksanakan APH. PDI-P mendukung proses hukum yang berkeadilan, tanpa tendensi politisasi hukum dan kriminalisasi terhadap siapa saja yang mengalami kasus-kasus hukum," ujar Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Jumat, 10 Juli 2026. 

Pernyataan itu disampaikan Andreas saat dimintai tanggapannya mengenai KPK yang mengamankan Etik Suryani dalam OTT pada Kamis malam, 09 Juli 2026. 

Lima Orang terjaring KPK

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, tim penyidik menangkap lima orang dalam operasi tangkap tangan di Sukoharjo, termasuk Bupati Etik Suryani. 

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah lima orang, salah satunya Bupati Sukoharjo," ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 10 Juli 2026. 

Menurutnya, Etik bersama empat orang lainnya sempat menjalani pemeriksaan awal di Polresta Surakarta sebelum dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

"Kemudian pagi ini akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya. 

KPK menyebut, OTT itu berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo. 

Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan. 

KPK juga belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun konstruksi lengkap perkara tersebut. (*/red)