 |
| Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. |
Oleh: Jannus TH Siahaan
Di bawah bayang-bayang teokrasi Syiah sejak revolusi 1979, Republik Islam Iran selalu mempertahankan ilusi dualisme kekuasaan yang unik bahwa otoritas spiritual mutlak di tangan Pemimpin Agung (Velayat-e Faqih) di satu sisi, dan mandat elektoral sipil di tangan seorang presiden di sisi lain.
Namun, badai politik yang melanda Teheran hari-hari ini menunjukkan bahwa keseimbangan yang sebenarnya cukup rapuh itu telah mendekati titik nadirnya.
Kebocoran surat pengunduran diri Presiden Masoud Pezeshkian pada 31 Mei 2026, menjadi lonceng peringatan bagi eksperimen pemerintahan sipil di tengah kecamuk perang.
Meskipun media-media resmi pemerintah Iran seperti Tasnim dan para pejabat kepresidenan buru-buru menepis laporan tersebut sebagai propaganda "operasi psikologis" yang dirancang oleh dinas intelijen asing, realitas di lapangan tidak bisa disembunyikan.
Teheran sedang mengalami keretakan struktural terdalam dalam sejarah modernnya, di mana junta militer informal kini telah sepenuhnya mengambil alih kemudi negara.
Surat pengunduran diri Pezeshkian, yang ditujukan kepada kantor Pemimpin Agung Mojtaba Khamenei, ditulis dengan nada yang luar biasa tajam dan kritis.
Pezeshkian, seorang ahli bedah jantung beraliran moderat yang memenangi pemilu dengan janji reformasi domestik dan diplomasi bermartabat, secara terbuka mengakui bahwa dirinya berada dalam kebuntuan politik total (political stalemate).
Dengan kata lain, otoritas kepresidenan sipil telah dikebiri secara sistematis oleh para komandan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC).
Keputusan-keputusan strategis nasional, mulai dari penunjukan menteri hingga kebijakan konfrontasi militer, tidak lagi melewati meja kabinet.
Ketika Pezeshkian mencoba menentang serangan udara ke Uni Emirat Arab pada awal Mei 2026, yang ia sebut sebagai "kegilaan", atau ketika usahanya menunjuk menteri intelijen digagalkan secara kasar oleh Panglima IRGC Ahmad Vahidi, presiden sipil tersebut akhirnya menyadari bahwa dirinya hanyalah bidak catur tak berdaya dalam permainan perang yang dikendalikan penuh oleh militer.
Fenomena ini menandai lahirnya era baru yang oleh para pengamat geopolitik disebut sebagai "Revolusi Iran 3.0". Ini adalah fase di mana doktrin kepemimpinan ulama tidak lagi dijalankan oleh para teolog, tapi justru oleh junta militer IRGC yang menyamar di balik jubah agama.
Pemicu utamanya adalah kekosongan otoritas spiritual pasca-serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026, yang menewaskan Pemimpin Agung Ali Khamenei serta melukai parah penerusnya, Mojtaba Khamenei.
Mojtaba, yang dicitrakan sebagai sosok eklusif, kini berada dalam isolasi ketat oleh barikade keamanan militer. Walhasil, laporan-laporan pemerintahan sipil bahkan tidak pernah sampai ke tangannya.
Tanpa ada figur spiritual tunggal yang berwibawa, pusat gravitasi kekuasaan Teheran bergeser ke dewan militer informal yang dikendalikan oleh tiga serangkai veteran IRGC, yakni Panglima IRGC Ahmad Vahidi, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Agung (SNSC) Mohammad Bagher Zolghadr, dan Penasihat Militer Mohsen Rezaei.
Faksi moderat dan reformis yang selama ini menjadi penopang politik Pezeshkian kini berada dalam kondisi termarjinalisasi secara ekstrem. Mereka kehilangan pelindung politik utama sejak kematian mantan kepala dewan keamanan nasional Ali Larijani dalam serangan pembuka perang.
Kamp moderat mencoba mengingatkan bahwa konfrontasi militer tanpa akhir dengan Washington hanya akan membawa Iran pada kebangkrutan ekonomi total.
Namun, di bawah tekanan situasi darurat perang, argumen rasional ini dengan mudah dituduh sebagai bentuk pengkhianatan.
Untuk meredam ketidakpuasan publik akibat inflasi yang mencekik, junta militer bahkan tidak ragu menggunakan cara-cara koersif paling ekstrem.
Penggunaan sekitar 800 milisi Syiah Irak dari kelompok Kataib Hezbollah dan Harakat al-Nujaba untuk menindas unjuk rasa warga sipil di Teheran menunjukkan bahwa rezim ini lebih memercayai milisi bayaran asing ketimbang rakyatnya sendiri untuk mempertahankan kekuasaan.
Jika pengunduran diri Pezeshkian akhirnya disetujui oleh Mojtaba Khamenei, atau jika peran presiden sipil direduksi sepenuhnya menjadi sekadar simbol, maka konstelasi kepemimpinan eksekutif Iran akan jatuh ke tangan figur yang sepenuhnya tunduk pada visi militer.
Di kalangan garis keras, nama Saeed Jalili muncul sebagai kandidat terkuat. Jalili, seorang ideolog radikal dari faksi Paydari yang dikenal tanpa kompromi saat menjabat sebagai negosiator nuklir, adalah figur yang menolak mentah-mentah segala bentuk pembatasan nuklir maupun kerja sama dengan Barat.
Di sisi lain, faksi konservatif-pragmatis menjagokan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf. Sebagai mantan jenderal IRGC yang memahami birokrasi sipil, Ghalibaf dipandang sebagai sosok transisi yang bisa bekerja sama erat dengan Vahidi, sekaligus tetap membuka celah bagi negosiasi transaksional demi menyelamatkan rezim dari kejatuhan ekonomi.
Namun, siapa pun yang duduk di kursi eksekutif, arah strategis Iran kini tidak lagi ditentukan oleh diplomasi sipil, tapi oleh doktrin pertahanan agresif IRGC.
Manifestasi paling jelas dari dominasi absolut militer ini terlihat di Selat Hormuz.
Menyadari kelemahan pertahanan udara konvensionalnya, IRGC menggunakan keunggulan geografis selat tersebut sebagai alat sandera geopolitik global melalui pembentukan Persian Gulf Strait Authority (PGSA).
Yang jelas, ini bukan sekadar pemblokiran maritim biasa, tapi skema pemerasan geopolitik yang sangat rapi dan diskriminatif.
PGSA membagi navigasi selat menjadi tiga jalur, yakni bebas hambatan bagi negara sahabat seperti India, Irak, dan Pakistan, lalu jalur komersial berbayar bagi kapal terafiliasi China; dan jalur interdiksi ofensif bagi kapal-kapal Barat atau sekutunya.
Kapal pengangkut minyak mentah Arab Saudi, misalnya, dikenakan tarif tol fantastis hingga 2 juta dolar AS per transit, yang wajib dibayarkan dalam Yuan atau Bitcoin.
Akibatnya, ekspor minyak Saudi ke China menurun drastis hingga lebih dari 60 persen dalam tiga bulan pertama, menciptakan kerugian fiskal yang sangat besar bagi Riyadh.
Tindakan sepihak Iran di Selat Hormuz ini memicu kepanikan luar biasa di pasar energi global, mengingat seperempat pasokan minyak dunia masih bergantung pada selat ini.
Respons negara-negara tetangga menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Arab Saudi terpaksa mereorganisasi ekonomi geografisnya dengan mengalihkan rute logistik ke pelabuhan-pelabuhan Laut Merah guna menghindari jalur Hormuz, langkah darurat berbiaya sangat tinggi yang mengancam target-target finansial Vision 2030 negeri gurun tersebut.
Sementara itu, Uni Emirat Arab (UEA) merespons dengan kemarahan diplomasi yang berujung pada keputusan keluar dari aliansi OPEC+ pada pertengahan Mei 2026.
Abu Dhabi memilih meningkatkan kapasitas produksi secara mandiri dan mengoptimalkan jalur pipa darat Fujairah untuk mengirimkan minyak langsung ke Samudra Hindia, guna meminimalkan ketergantungan pada wilayah patroli IRGC.
Di seberang samudera, kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih membawa gaya negosiasi "Tekanan Maksimum" jilid baru yang jauh lebih brutal.
Meskipun Pakistan sempat memediasi gencatan senjata sementara di Islamabad, harapan untuk mencapai perdamaian komprehensif berantakan setelah Trump menolak draf kesepakatan awal yang diajukan oleh delegasi pragmatis Iran di bawah Ghalibaf.
Trump mengirimkan kembali dokumen tersebut ke Teheran dengan amandemen yang cukup fundamental dan tidak dapat dinegosiasikan.
Tuntutan Trump mencakup pemindahan atau penghancuran total seluruh cadangan uranium yang diperkaya tinggi (HEU) keluar dari wilayah Iran, pembukaan kembali Selat Hormuz secara penuh tanpa tarif tol dan tanpa ranjau, serta penolakan tegas untuk mencairkan aset Iran senilai 12 miliar dolar AS yang saat ini dibekukan di Qatar.
Penolakan Trump terhadap pencairan dana 12 miliar dolar AS di Qatar didasarkan pada kekhawatiran bahwa dana segar tersebut akan langsung digunakan oleh IRGC untuk mendanai militer, membayar gaji tentara yang menunggak, dan memproduksi kembali drone serta rudal balistiknya.
Untuk menegaskan posisinya yang tanpa kompromi tersebut, Trump membatalkan perjalanan utusan khususnya, Jared Kushner dan Steve Witkoff, ke Pakistan.
Dengan nada meremehkan, Trump menyatakan bahwa jika para pemimpin di Teheran serius ingin bernegosiasi, mereka tidak perlu membuat utusan Amerika terbang belasan jam, cukup mengangkat telepon untuk menghubungi Gedung Putih secara langsung.
Sikap keras Washington ini langsung berbenturan dengan dinding tebal doktrin keamanan nasional junta militer di Teheran.
Bagi para komandan IRGC seperti Ahmad Vahidi, cadangan uranium yang diperkaya tersebut bukanlah komoditas politik yang bisa diperdagangkan demi pelonggaran sanksi ekonomi.
Mereka memandang kepemilikan material nuklir sebagai satu-satunya jaminan eksistensial agar rezim tidak mengalami nasib tragis di tangan koalisi Barat.
Dengan hancurnya sebagian besar kekuatan udara konvensional Iran akibat gempuran musuh pada awal perang, deterrence nuklir asimetris kini diposisikan sebagai pilar pertahanan terakhir.
Media terafiliasi IRGC, Tasnim, secara konsisten menyuarakan bahwa lebih baik Iran keluar dari negosiasi tanpa kesepakatan (no deal) daripada harus menerima "perjanjian buruk" yang menuntut penyerahan kedaulatan militer mereka.
Dengan kata lain, masa depan diplomasi Amerika Serikat-Iran kini berada dalam lorong gelap tanpa ujung.
Mundurnya Pezeshkian, secara de jure maupun de facto, menutup rapat pintu bagi kompromi politik yang lebih rasional.
Teheran di bawah kendali junta militer diproyeksikan akan terus mengabaikan pelabuhan-pelabuhan selatannya yang diblokade oleh armada laut CENTCOM, dan memilih mempercepat integrasi logistik utara-selatan melalui koridor Laut Kaspia dengan bantuan Rusia dan China.
Meskipun jalur alternatif darat ini memiliki kapasitas terbatas yang tidak akan mampu menekan inflasi domestik secara signifikan, kelompok penguasa militer tampaknya tidak peduli jika rakyat harus menderita, selama fondasi militeristik rezim tetap kokoh berdiri.
Akhirnya, terima atau pun tidak, kawasan Timur Tengah harus bersiap menghadapi babak baru konflik asimetris berkepanjangan.
Ketegangan di Selat Hormuz bukan lagi soal krisis navigasi sementara, tapi telah bergeser menjadi status quo baru yang dipaksakan oleh junta militer Iran guna mendanai perang asimetris kubu garis keras di Teheran.
Ketika Washington menuntut penyerahan kedaulatan nuklir secara mutlak, dan Teheran merespons dengan menyandera nadi energi dunia, ruang bagi diplomasi sipil nampaknya mulai menyempit.
Gencatan senjata yang ada saat ini hanyalah jeda singkat sebelum eskalasi berikutnya meletus dengan daya hancur yang jauh lebih mengerikan di sepanjang perairan Teluk Persia.
Penulis adalah pengamat sosial dan kebijakan publik.
Sumber: kompas.com
Tidak ada komentar:
Tulis komentar