 |
| Sejumlah pencari kerja mengantre saat pembukaan Bursa Kerja Kota Bogor 2026,di Plaza Jambu Dua, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin, 08 Juni 2026. |
Oleh: Jannus TH Siahaan
Siapa yang dadanya tidak ikut sesak melihat anak-anak muda mengantre mencari kerja, ditemani orang tua mereka yang datang sekadar memberi dukungan moral?
Para orang tua membesarkan dan menguliahkan anaknya dengan biaya yang tidak murah.
Namun, kini anak yang mereka harapkan sukses pasca tuntas perkuliahannya justru kesulitan mencari sesuap nasi, jauh dari bayangan saat dulu mengantar mereka masuk ke kampus.
Begitulah keadaannya saat ini, berat dan sulit. Bahkan, setelah mendapatkan pekerjaan pun, dengan gaji yang tidak seberapa, masih juga harus terpotong ini dan itu.
Adilkah ini buat mereka para generasi muda yang katanya sebagai masa depan bangsa dan tulang punggung Indonesia Emas?
Pemandangan seperti itu nyata dan terjadi di banyak kota. Di job fair Kota Tangerang akhir Juni 2026 lalu, di antara ribuan pelamar muda, berdiri pula sejumlah orang tua.
Salah satunya seorang ibu yang menemani anaknya yang baru lulus, sebab ia ingin kelak, manakala anaknya dapat kerja, anaknya ingat ada jejak perjuangan ibunya juga di sana.
Ada pula sarjana dari kampus ternama yang datang ditemani ibunya, semata agar mental sang anak kuat menghadapi antrean panjang yang mengharuskannya berlama-lama menunggu.
Dulu, melamar kerja adalah penanda seorang anak mulai berdiri sendiri. Kini momen itu pelan-pelan berubah rupa, sebab anak butuh ditemani dan orang tua ikut berdebar mengawal di belakangnya.
Mereka melamar ke gerai ritel, ke jaringan kuliner, ke mana saja yang masih membuka pintu. Ijazah yang dulu dibanggakan, tapi kini hanya tersimpan rapat di dalam map.
Ada keheningan tertentu di antrean itu, keheningan orang yang berharap sambil menahan malu. Lalu, datang angka-angka yang seolah menghibur.
Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka per Februari 2026 turun ke 4,68 persen, dan terdengar melegakan sampai kita lihat siapa saja yang ada di dalamnya.
Dari sekitar 7,24 juta orang yang menganggur, justru lulusan perguruan tinggi yang angkanya berada di atas rata-rata nasional. Ijazah, yang dulu dianggap tiket, ternyata tak lagi menjamin kursi.
Bagi yang sudah bekerja pun, rata-rata upah buruh menurut lembaga yang sama masih berkisar tiga jutaan rupiah sebulan, sebelum dipotong ini dan itu.
Seorang sosiolog bernama Ronald Dore sudah menamai gejala ini sejak puluhan tahun lalu, dan ia menyebutnya sebagai penyakit ijazah.
Diagnosisnya sederhana dan terasa akrab bagi kita, sebagaimana sering kita saksikan sendiri.
Makin terlambat negara berbenah, makin sibuk rakyatnya berburu selembar gelar, dan makin tipis pula harga gelar itu.
Kita rupanya murid yang patuh, sebab sawah lalu rumah dijual dan tabungan dikuras demi ijazah yang nilainya menyusut tiap musim wisuda.
Yang menyakitkan, di banyak tempat harga sosial gelar malah lebih tinggi daripada isinya.
Orang mengejar status sarjananya, bukan ilmunya, sementara bangku kuliah mengajarkan hal yang teoretis dan dunia kerja meminta keterampilan yang lain.
Maka lulusan menumpuk, lowongan yang cocok sedikit, dan antrean pun mengular.
Anak muda tetap disuruh kuliah dan tetap disuruh melamar, sebab di luar itu pilihannya nyaris tidak ada.
Tidak kuliah dianggap menutup pintu, sementara kuliah pun belum tentu membukanya. Terjebak, tapi tetap harus melangkah.
Sebagian anak muda bahkan mulai menghitung ulang. Ada yang mengurungkan niat melanjutkan kuliah, sebab biayanya berat sementara hasilnya tak lagi pasti.
Pilihan yang dulu dianggap sudah jelas, kini terasa seperti semacam taruhan. Di sinilah pertanyaan adilkah di atas mulai menemukan jawabannya.
Victor Tan Chen, sosiolog yang lama menyimak hidup para penganggur, menyebut keadaan macam ini sebagai meritokrasi yang pincang.
Kita terus diberi tahu bahwa siapa yang rajin pasti naik dan siapa yang gigih pasti dapat, padahal kenyataannya tak sebersih itu.
Mereka yang sudah di atas saling menjaga posisi dan mewariskan koneksi kepada anak-anaknya.
Sementara yang di bawah disuruh, bahkan seolah dipaksa untuk percaya bahwa nasibnya murni buah tangannya sendiri.
Aturan mainnya tampak adil di permukaan, padahal papan caturnya sudah miring sejak awal.
Lihatlah tangga itu dari dua ujungnya. Di anak tangga paling bawah, ijazah diminta tanpa ampun, dan tanpa selembar kertas itu lamaran bahkan tidak akan pernah dilirik.
Namun, semakin ke atas, kertas itu justru makin kehilangan harganya. Dari 580 wakil rakyat yang kini duduk di Senayan, menurut data KPU yang diolah Badan Pusat Statistik, tercatat 63 orang berbekal ijazah SMA dan ratusan lainnya bahkan tidak mencantumkan riwayat pendidikannya.
Untuk menduduki kursi Dewan yang terhormat, tamat SMA memang sudah cukup. Sementara di luar gedung itu, sarjana berlapis S2 dan S3 justru masih kebingungan mencari kerja.
Kursi komisaris di perusahaan milik negara pun setali tiga uang. Penelusuran lembaga pemantau mendapati sekitar enam dari sepuluh kursi itu dihuni kalangan birokrat dan politisi, dan tidak sedikit yang diisi atas dasar kedekatan serta balas budi politik.
Di bawah orang diukur dari gelarnya, sedangkan di atas orang diukur dari kenalannya dan jasa politiknya.
Di situlah kata adil mulai terdengar seperti lelucon yang tidak lucu. Coba timbang ironinya, sebab untuk menduduki kursi yang ikut menentukan nasib orang banyak, ijazah SMA tidak jadi soal dan penghasilannya bisa puluhan juta rupiah sebulan.
Bahkan setelah berbagai tunjangan dipangkas menyusul gelombang protes, penghasilan bersih seorang anggota Dewan tetap masih di kisaran enam puluh lima juta rupiah, jauh di atas upah minimum di daerah mana pun.
Sementara di luar sana, tidak sedikit lulusan S2 dan S3 yang mengisi pekerjaan kasar dan mengandalkan tenaga, dengan upah sekadarnya.
Tidak ada yang rendah dari pekerjaan apa pun yang halal, dan yang terasa ganjil hanyalah jurang penghargaannya.
Lihat pula nasib guru, orang yang sejak dulu kita sama-sama akui jasanya menyalakan pelita di kepala anak-anak kita.
Menurut Badan Pusat Statistik, rata-rata guru honorer hanya menerima sekitar sembilan ratus ribu rupiah sebulan.
Bahkan, survei mendapati tujuh dari sepuluh di antara mereka bergaji di bawah dua juta, jauh di bawah upah minimum.
Belum lagi sekalipun berstatus honorer mereka mengarungi lautan dalam demi menunaikan kewajiban mengajar.
Baru-baru ini di antara guru tersebut ada dua guru hilang di lautan menjadi korban keganasan ombak perairan Maluku.
Sudah terbalik, bukan, dunia kita ini? Akibatnya pahit, sebab yang gagal kerap merasa itu salahnya sendiri.
Anak muda yang sudah lelah mengantre masih harus menanggung rasa bahwa dirinya seorang pecundang, padahal keadaannya jauh di luar kendalinya.
Beban yang semestinya kita pikul bersama malah ditimpakan sendiri-sendiri ke pundak yang paling muda.
Dan bekasnya tidak berhenti hari ini saja, sebagaimana sering luput dari perhitungan kita.
Menganggur di awal usia kerja meninggalkan luka panjang, dari penghasilan yang cenderung lebih rendah bertahun-tahun ke depan sampai kesehatan yang tergerus oleh rasa cemas.
Apa yang tampak seperti jeda sebentar di masa muda bisa menjadi garis yang membayangi seluruh perjalanan hidup.
Maka keluarga pun ikut menanggung, jauh setelah hari wisuda berlalu.
Tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun habis untuk biaya yang belum tentu kembali. Dan orang tua, sebagaimana kita lihat di job fair itu, tetap memilih berdiri di samping anaknya.
Maka jadilah pemandangan yang ganjil manakala direnungkan. Di satu layar kita dengar kabar gembira, bahwa jutaan lapangan kerja baru katanya dibuka di dapur-dapur program dan angka pengangguran katanya menurun.
Di layar sebelahnya, sarjana ternyata masih berdiri di antrean ditemani ibunya, dan kalaupun dapat kerja gajinya tipis dan masih kena potong.
Pekerjaan memang tercipta, tapi belum tentu pekerjaan yang dicari anak-anak muda yang telah bersusah payah meraih gelarnya.
Coba tengok sebentar, Jerman, Austria, atau Swiss, yang pengangguran mudanya rendah dan adem justru karena mereka tidak memaksa semua orang kuliah.
Di sana, jalur keterampilan dan magang dihormati setara dengan jalur akademik, dan anak muda diberi jalan yang benar-benar bersambung ke pekerjaan.
Sementara di sini, kita ramai-ramai mencetak sarjana, lalu termangu memikirkan hendak ditaruh di mana mereka semua.
Itulah peta buta yang kita wariskan kepada generasi muda. Ramai rambunya, riuh papan namanya, tapi tak satu pun benar-benar menunjukkan arah.
Padahal, keadaan ini bukan nasib yang turun dari langit. Setiap perubahan ekonomi dan teknologi menyisakan pertanyaan yang sama, yaitu keuntungannya untuk siapa dan siapa yang diajak duduk di meja saat keputusan diambil.
Manakala janji dibagi rata di musim kampanye, tapi kebijakan hanya menetes ke sebagian kecil manusia, yang muda pelan-pelan terdorong keluar dari ruangan tempat nasibnya sendiri dibicarakan.
Ada satu hal yang sering luput dari perhitungan kita. Menelantarkan anak muda yang menganggur tidak cuma melukai mereka, tapi pelan-pelan juga memadamkan suara dan kepercayaan mereka.
Diperlakukan dengan hormat mereka tetap percaya, sedangkan dipersulit dan dipermalukan mereka hanya diam lalu menjauh.
Sebuah negeri yang membiarkan generasi mudanya berhenti berharap sedang menabung persoalan yang jauh lebih besar daripada angka pengangguran.
Persoalannya menyangkut apakah anak-anak muda itu masih percaya bahwa kerja keras itu ada gunanya.
Sebab kepercayaan yang padam jauh lebih sulit dipulihkan daripada lowongan yang hilang.
Lalu apa yang bisa kita perbuat, sebagaimana selalu menjadi pertanyaan yang sulit dijawab?
Tidak ada satu obat mujarab nan ajaib, tapi ada beberapa lapis yang bisa dikerjakan bersama, dari yang paling dekat dengan diri sampai yang paling jauh menyangkut kuasa.
Lapis pertama yang paling dekat ialah berhenti menyalahkan diri sendiri, sebab antrean panjang itu bukan aib pribadi, dan menyadari hal itu saja sudah cukup meringankan langkah.
Lapis kedua ialah pendidikan, dan di sini kita perlu berhenti menggiring semua orang ke satu jalur yang sama.
Jalur keterampilan dan magang mesti dibuat terhormat dan benar-benar nyambung ke dunia kerja, sebagaimana sudah terbukti berhasil diterapkan di negeri-negeri maju tadi.
Lapis ketiga ialah dunia kerja, agar aturannya lebih adil, upahnya layak untuk hidup, dan pintunya tidak hanya terbuka bagi yang kebetulan punya kenalan atau koneksi.
Lapis keempat dan yang paling dalam ialah negara. Pastikan arah ekonomi dan setiap program yang digulirkan memang melayani yang muda, dan beri mereka tempat untuk bersuara.
Jangan sampai mereka hanya dihitung sebagai angka yang katanya membaik, lalu dilupakan setelah pidato selesai.
Pada akhirnya, yang diminta anak-anak muda itu sebenarnya sederhana.
Mereka hanya ingin diberi sedikit kelapangan, berupa kesempatan yang masuk akal, penghargaan atas usaha, dan keadilan yang tidak berhenti di atas mimbar.
Selebihnya mereka akan berjalan sendiri, sebagaimana sudah mereka tunjukkan selama ini.
Orang tua yang setia menemani di barisan antrean itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa cinta itu masih ada dan belum habis.
Tinggal kita jawab bersama pertanyaan yang sejak tadi menggantung di udara. Adilkah ini buat mereka?
Penulis adalah Pengamat sosial dan kebijakan publik.
Sumber: kompas.com
Tidak ada komentar:
Tulis komentar