 |
| Foto ilustrasi. |
Oleh: Udin Suchaini
Lebara di desa bukan sekadar perayaan spiritual. Bagi perantau, mudik menjadi panggung besar yang menggerakkan apa yang layak disebut sebagai Ekonomi Seremonial, sistem ekonomi yang hidup sesaat, dan meredup begitu usai.
Namun hari ini, panggung itu tidak lagi berdiri sendiri. Sebelum liburan panjang ini sudah ada cuti bersama akhir tahun, cuti bersama lainnya setiap tahun, ditambah dorongan work from home (WFH).
Negara, secara tidak langsung, ikut memperluas durasi seremoni, bukan hanya memberi ruang untuk pulang, tetapi juga memperpanjang waktu untuk belanja, bepergian, dan mengonsumsi.
Tradisi Riuh, Ekonomi Rapuh
Di atas kertas, ini terlihat positif. Tradisi ini membuat mobilitas meningkat, konsumsi terdorong, ekonomi bergerak. Bahkan, menjadi fenomena pertumbuhan ekonomi dalam siklus tahunan.
Namun di lapangan, terutama di desa dan kelas menengah bawah, realitasnya lebih getir. Semakin panjang libur, semakin panjang pula daftar pengeluaran.
Biaya mudik membengkak, kebutuhan konsumsi bertambah, tekanan sosial untuk “layak merayakan Lebaran” makin besar.
Dari baju baru, hampers, hingga rekreasi pasca-Lebaran, semuanya membutuhkan uang. Waktu libur bukan sekadar waktu istirahat, tetapi berubah menjadi waktu konsumsi yang terinstitusionalisasi.
Pengeluaran semakin deras saat aktivitas ekonomi tidak digerakkan oleh kebutuhan rasional semata, melainkan oleh tuntutan sosial dan simbolik seperti yang terjadi di setiap lebaran.
Pada musim lebaran, tradisi seperti munjung, ater-ater, dan weweh bukan lagi sekadar berbagi, tetapi telah menjadi mekanisme distribusi ekonomi berbasis modal sosial.
Orang membeli bukan hanya untuk memberi, tetapi untuk menjaga posisi dalam relasi sosial.
Dampaknya nyata, pasar desa hidup, pedagang kebanjiran permintaan, dan rantai konsumsi bergerak cepat.
Fenomena ini menjalar ke berbagai sektor. Kuliner dan bahan pangan menjadi tulang punggung, karena setiap rumah berubah menjadi dapur produksi.
Ritel dan fashion ikut terdorong oleh budaya “baju baru” yang lebih simbolik daripada fungsional.
Transportasi menikmati lonjakan mobilitas, sementara UMKM desa mengalami masa panen singkat yang sering kali menjadi puncak pendapatan tahunan mereka.
Bahkan ekonomi digital dan jasa keuangan ikut terseret, ketika tradisi salam tempel bertransformasi menjadi transfer dan transaksi daring. Sekilas, ini tampak seperti keberhasilan ekonomi desa.
Uang berputar cepat, konsumsi meningkat, dan hampir semua sektor merasakan dampaknya. Namun, di sinilah letak kritik paling tajam: Ekonomi desa ramai, tetapi rapuh.
Euforia Meninggalkan Luka
Ia menciptakan ilusi kesejahteraan melalui lonjakan konsumsi, tetapi tidak selalu menghasilkan fondasi produksi yang berkelanjutan.
Perputaran uang yang besar sering kali berhenti sebagai konsumsi, bukan bertransformasi menjadi investasi jangka panjang.
Setelah Lebaran berlalu, banyak pelaku ekonomi desa kembali ke kondisi semula, menunggu siklus berikutnya.
Lebih jauh, standar tak tertulis tentang “layak merayakan Lebaran” memaksa sebagian warga untuk tetap konsumtif meski kemampuan terbatas.
Dalam konteks ini, ekonomi tidak lagi menjadi alat kesejahteraan, tetapi bisa berubah menjadi beban sosial yang terselubung.
Pada titik ini, perilaku ekonomi masyarakat tidak lagi sepenuhnya rasional.
Konsumsi tidak hanya didorong oleh kebutuhan, tetapi oleh dorongan sosial untuk menunjukkan kelayakan dan posisi dalam komunitas, pola yang sejalan dengan gagasan Thorstein Veblen tentang conspicuous consumption tahun 1899.
Tradisi seperti munjung, ater-ater, dan weweh pun bergeser: dari praktik berbagi menjadi mekanisme distribusi ekonomi berbasis status sosial, karena didorong oleh perbandingan sosial dan keinginan untuk membuat orang lain terkesan.
Di saat yang sama, aliran uang yang masuk ke desa, baik dari THR, kiriman keluarga, maupun hasil mudik, cenderung langsung dibelanjakan.
Uang berputar cepat, tetapi jarang mengendap menjadi tabungan atau investasi. Ia menggerakkan ekonomi, tetapi tidak selalu membangun fondasi.
Masalah menjadi lebih kompleks ketika konsumsi yang meningkat ini tidak ditopang oleh pendapatan jangka panjang.
Dalam kerangka Milton Friedman, konsumsi yang sehat seharusnya mengikuti pendapatan permanen.
Sayangnya, lonjakan konsumsi pada awal syawal didorong oleh pendapatan temporer. Akibatnya, setelah euforia usai, yang tersisa adalah tekanan finansial.
Dampaknya sederhana, tapi serius: ketika waktu konsumsi diperpanjang, sementara kemampuan menghasilkan tidak bertambah, maka masalah finansial semakin cepat terbuka.
Pada kondisi seasonal, kebijakan penambahan cuti bersama berpotensi menjadi pisau bermata dua. Ia memang menggerakkan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga berisiko menciptakan over-konsumsi kolektif tanpa fondasi pendapatan yang kuat.
Akibatnya, yang terjadi bukan sekadar perputaran ekonomi, tetapi juga: percepatan menguras likuiditas rumah tangga, melemahnya daya tahan finansial pasca-Lebaran, hingga potensi meningkatnya utang konsumtif, berpotensi mengubah stimulus menjadi beban baru.
Bagi kelas menengah bawah bisa berarti satu hal, tabungan terkuras lebih cepat, aset tidak bertambah, dan setelah euforia usai posisi likuiditas finansial yang justru lebih rapuh.
Dalam skenario ekstrem, kebijakan yang terlalu menekankan libur dan konsumsi tanpa penguatan produksi dapat menjadi akselerator kemiskinan terselubung.
Ironinya, perekonomian terlihat tumbuh, pertumbuhan ekonomi membaik, tetapi bagi sebagian warga menyimpan proses pemiskinan yang halus.
Meski demikian, menolak Ekonomi Seremonial sepenuhnya juga keliru. Justru di dalamnya tersimpan potensi besar karena terbukti mampu menggerakkan konsumsi, mempercepat distribusi uang dari kota ke desa, dan menghidupkan berbagai sektor ekonomi dalam waktu singkat.
Bahkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi setiap tahun. Tantangannya adalah mengubah Ekonomi Seremonial dari sekadar peristiwa menjadi sistem. Dari konsumsi menjadi produksi. Dari euforia menjadi keberlanjutan.
Tradisi Lebaran dan kebijakan cuti bersama, sebaiknya bisa diselaraskan dengan pemberdayaan ekonomi lainnya.
Misalnya, mendorong program belanja yang terhubung dengan produk lokal, memperkuat UMKM agar tetap berproduksi pasca-libur, atau mengaitkan libur panjang dengan aktivitas ekonomi produktif (festival desa, pasar rakyat berkelanjutan, dll), maka libur tidak lagi sekadar jeda konsumsi, tetapi berubah menjadi pengungkit ekonomi riil.
Selama ekonomi desa masih bergantung pada seremoni, dan kebijakan hanya memperpanjang konsumsi tanpa memperkuat produksi, maka kesejahteraan akan selalu datang sebagai tamu, ramai, meriah, tetapi diam-diam menguras, dan tidak pernah benar-benar menetap.
Dalam lanskap seperti ini, tak mengherankan jika semakin banyak pekerja mencari side hustle, bukan sekadar ambisi tambahan, melainkan upaya menambal luka finansial yang tersisa setelah euforia berlalu.
Penulis adalah Praktisi Statistik Bidang Pembangunan Desa
Sumber: kompas.com
Tidak ada komentar:
Tulis komentar