 |
| Warga Kuhdasht, Iran, turun ke jalan menentang krisis ekonomi dan inflasi yang melonjak. |
Oleh: Jannus TH Siahaan
Suara penolakan publik Iran kini bergema lebih keras ketimbang doa-doa yang dipanjatkan di masjid-masjid agung di seluruh Iran. Rezim Mullah semakin menjauhi substansi aspirasi yang sedang disuarakan massa demonstran.
Aksi unjuk rasa rakyat menentang kekuasaan Mullah di seantero Iran sudah memasuki hari ke-13. Pada Jumat, 9 Januari 2026, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei akhirnya memecah keheningan panjangnya dengan pidato di televisi nasional yang sarat dengan nada permusuhan dan kecurigaan terhadap para demonstran yang adalah rakyatnya sendiri.
Bagi Khamenei, ternyata massa warga yang memenuhi jalanan di berbagai penjuru negeri bukanlah rakyat yang sedang meratap karena harga roti yang tak lagi terbeli atau masa depan rakyat kian suram, tapi dianggap sebagai kelompok "perusak" yang dikoordinasikan secara sistematis oleh tangan-tangan asing.
Faktanya, merujuk informasi kelompok pejuang hak asasi manusia, lebih dari 100 kota dan desa di seluruh 31 provinsi Iran telah terkena dampaknya.
Menurut perhitungan kantor berita AFP berdasarkan pernyataan resmi dan media lokal, puluhan rakyat tewas, termasuk juga aparat keamanan setempat di puluhan provinsi.
Demonstrasi ini disebut sebagai gerakan protes paling serius di Republik Islam itu sejak demonstrasi nasional pada 2022-2023, yang dipicu kematian perempuan bernama Mahsa Amini dalam tahanan aparat keamanan.
Ia ditangkap karena diduga melanggar aturan penguasa terkait berpakaian bagi kaum Hawa di Iran.
Khamenei sang pemimpin spritual rezim Mullah yang telah berkuasa sebagai Pemimpin Tertinggi Iran selama lebih dari 36 tahun, sejak ia menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini pada 4 Juni 1989 itu menuding bahwa setiap teriakan di alun-alun kota adalah hasil provokasi intelijen Amerika Serikat dan Israel, upaya yang ia sebut sebagai pengkhianatan terhadap kedaulatan bangsa Iran demi “menyenangkan” Presiden Donald Trump yang baru merayakan kemenangan dengan penangkapan atas Presiden Venezuela Nicolás Maduro Moros.
Pidato tersebut hanya puncak dari fakta yang sesungguhnya jauh lebih mengkhawatirkan, karena di luar narasi "intervensi asing" yang terus didengungkan rezim sebagai pelindung moralitas negara yang telah mereka pertahankan selama puluhan tahun, realitas di lapangan berbicara dalam bahasa yang jauh lebih brutal dan berdarah.
Demi membungkam suara-suara sumbang yang kian masif dan intens, penguasa Teheran telah mengerahkan seluruh instrumen kekuasaan represifnya guna menghadapi aksi unjuk rasa rakyat Iran.
Pasukan kepolisian antihuru-hara (LEC) dan milisi paramiliter Basij kini tidak lagi bekerja sendirian di garda depan menghadapi rakyat.
Laporan terbaru dari Institute for the Study of War (ISW) mengonfirmasi perkembangan yang sangat mengkhawatirkan di lapangan bahwa keterlibatan unit-unit tempur dari Pasukan Darat Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mulai menyisir pusat-pusat kerumunan di kota-kota besar Iran.
Tidak hanya itu, otoritas juga mengambil langkah ekstrem yang justru memperjelas kepanikan di dalam tubuh elite Iran dengan melakukan pemutusan jaringan internet dan layanan telepon internasional secara total.
Pemadaman jaringan digital ini menciptakan “kegelapan” informasi di seluruh daerah di Iran, pola yang secara historis sering kali menjadi pendahuluan dari operasi penindakan militer yang jauh lebih besar dan mematikan ke depannya.
Data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai laporan lapangan, termasuk pantauan mendalam dari Critical Threats Project (CTP), memberikan gambaran yang juga sangat mengkhawatirkan bagi kemanusiaan.
Hingga hari ke-12 protes massal, setidaknya 45 hingga 50 orang dilaporkan telah tewas secara tragis, termasuk delapan anak di bawah umur yang terjebak dalam pusaran kekerasan tak terkendali tersebut.
Aparat dilaporkan tidak lagi hanya menggunakan gas air mata atau water cannon atau kendaraan taktis sistem penyemprot air bertekanan tinggi, melainkan mulai melepaskan tembakan peluru tajam di beberapa titik panas seperti di kota Kermanshah, Tabriz, dan Teheran.
Di sisi lain, angka penangkapan melonjak drastis dengan lebih dari 2.270 orang kini telah mendekam di balik jeruji besi tanpa proses hukum yang jelas. Sel-sel penjara di Iran kini penuh sesak oleh para aktivis, mahasiswa, buruh, hingga kaum ibu yang sebenarnya hanya menuntut hak dasar warga negara untuk hidup layak.
Pemicu amuk massa ini sebenarnya sudah sangat jelas dan sudah masuk pada kategori ancaman eksistensial bagi kelangsungan hidup rakyat Iran, yakni beban ekonomi sehari-hari yang semakin memberatkan.
Nilai tukar Rial yang terjun bebas hingga menyentuh angka fantastis 1,45 juta per dolar AS memicu inflasi pangan yang menurut beberapa lembaga riset independen telah menembus angka 72 persen.
Ketika harga kebutuhan pokok seperti daging, susu, dan gandum melonjak tanpa kendali akibat ketidakbecusan rezim dalam mengelola kebijakan moneter pasca-perang singkat dengan Israel tahun 2025 lalu, rakyat merasa tidak punya pilihan lain selain melawan.
Bagi seorang kepala keluarga yang tidak lagi mampu membelikan susu dan gandum untuk anaknya, ancaman peluru dari milisi Basij mungkin terasa tidak lebih menakutkan dibandingkan suara perut dan tangis anak-anaknya yang kelaparan.
Dalam hemat saya, ketidakmampuan rezim dalam merespons “krisis perut” ini adalah akar utama yang tidak bisa ditutupi oleh propaganda anti-Barat manapun.
Secara sosiologis, apa yang disaksikan dunia hari ini di Iran adalah runtuhnya tembok ketakutan publik yang telah dibangun selama puluhan tahun oleh rezim Mullah sendiri.
Protes kali ini bukan lagi sekadar gerakan kelas menengah perkotaan yang menuntut kebebasan sosial, tapi koalisi lintas kelas yang sangat berbahaya bagi kelangsungan rezim.
Hal itu bisa dilihat dari pilihan sikap para pedagang di Grand Bazaar di Teheran yang secara historis adalah pilar pendukung Revolusi 1979, justru memilih untuk melakukan aksi mogok massal dan menggembok toko-toko mereka.
Ketika kaum konservatif ekonomi di ibu kota Teheran ini bergabung dengan pemuda-pemuda progresif di jalanan, maka ini menjadi pertanda bahwa legitimasi rezim sesungguhnya telah mencapai titik nadir di mata rakyatnya.
Dengan lain perkataan, masyarakat Iran kini sedang mengalami disonansi kognitif yang cukup hebat. Rakyat dipaksa harus bangga pada program nuklir dan rudal balistik, sementara mereka harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa butir telur bersubsidi.
Di sinilah kemiripan dengan Tragedi Tiananmen 1989 di Beijing menjadi sangat nyata. Rezim Mullah kini berdiri di persimpangan jalan yang sama sebagaimana yang pernah dihadapi oleh Partai Komunis China puluhan tahun silam.
Apakah mereka akan memilih opsi penghancuran total terhadap demonstran demi menjaga stabilitas kekuasaan dan ideologi yang telah mereka pelihara selama puluhan tahun atau membiarkan gelombang protes ini meruntuhkan fondasi teokrasi yang sudah berdiri sejak 1979?
Pilihan pertama, yakni tindakan keras militer besar-besaran, akan mengundang respons keras dari dunia internasional, terutama Presiden Donald Trump.
Sang Presiden Amerika Serikat ini telah secara terbuka memperingatkan melalui berbagai saluran diplomatik dan media sosial bahwa Amerika Serikat "siap sedia dan memiliki opsi militer yang sangat kuat" jika otoritas Iran mulai melakukan pembantaian warga sipil secara sistematis.
Walaupun, ancaman Trump kali ini sebenarnya membawa konsekuensi geostrategi yang jauh lebih berat dibandingkan periode pertamanya sebagai Presiden Amerika, yakni ketegangan regional.
Dengan doktrin "Maximum Pressure 2.0", Trump tampaknya ingin menggunakan momen kerapuhan domestik Iran ini untuk memaksa perubahan rezim tanpa harus melakukan invasi darat konvensional yang melelahkan dan mahal.
Amerika Serikat mungkin akan memilih serangan udara presisi terhadap pusat-pusat komando militer, fasilitas nuklir, atau infrastruktur ekonomi yang selama ini mendanai proksi Iran di Timur Tengah.
Risiko terbesarnya adalah pecahnya perang regional tidak terkendali yang dapat menyeret negara-negara tetangga di kawasan Teluk ke dalam pusaran konflik bersenjata.
Pada akhirnya akan menghancurkan stabilitas pasokan energi dunia dan memicu resesi global yang cukup dalam. Lalu, bagaimana dengan aliansi Iran dengan Rusia dan China? Di sinilah letak ironi geostrategis bagi Teheran.
Meskipun Moskow dan Beijing sering menggunakan hak veto yang melekat pada kedua negara itu untuk melindungi Iran di Dewan Keamanan PBB, realitas di awal tahun 2026 menunjukkan bahwa kedua raksasa ini terlihat sangat berhati-hati menyikapi tindakan Amerika.
Apalagi, Rusia masih sangat terbebani oleh konflik berkepanjangan di Eropa Timur di satu sisi dan masih membutuhkan stabilitas internal di sisi lain.
Sementara itu, China, meskipun sangat membutuhkan pasokan minyak dari Iran, nampaknya belum memperlihatkan niat sedikit pun untuk terjebak dalam perang terbuka melawan kekuatan militer Amerika Serikat yang dapat melumpuhkan jalur perdagangan laut global, lalu merugikan perekonomian China yang juga sedang penuh dengan aneka tekanan tidak ringan.
Beijing kemungkinan besar hanya akan menawarkan dukungan retoris dan bantuan ekonomi secara diam-diam, tapi tidak akan mengirimkan armada tempur untuk menyelamatkan rezim di Teheran jika serangan AS benar-benar terjadi.
Artinya, rezim Mullah Iran, dalam banyak hal, sejatinya sedang berjuang sendirian di tengah kepungan musuh dan fakta berkurangnya komitmen dari sekutunya.
Dari sisi politik domestik, Iran benar-benar sedang berada pada posisi yang sangat dilematis. Proyeksi ke depan bagi Iran tampak masih sangat suram. Jika rezim memilih jalur kekerasan ekstrem gaya Tiananmen, Teheran mungkin akan berhasil merebut kembali kendali atas jalanan, tapi itu untuk sementara waktu.
Opsi itu akan menghilangkan “hati dan pikiran” rakyat selamanya. Dengan kata lain, pemerintahan Mullah mau tak mau akan memerintah di atas tumpukan mayat rakyatnya sendiri dalam bayangan isolasi internasional dengan sanksi ekonomi yang akan semakin mencekik sampai ke tulang sumsum rakyatnya.
Namun, jika Teheran menunjukkan sikap toleran atau mencoba memberikan konsesi sedikit saja kepada para demonstran, justru bisa memicu pembangkangan massal di tingkat menengah militer dan kepolisian yang dikabarkan mulai muak digunakan sebagai mesin pembunuh saudara sebangsa mereka sendiri.
Karena dalam beberapa laporan, para polisi dan sebagian militer Iran mulai bergabung dengan para demonstran di jalanan. Pendeknya, dalam pandangan saya, masa depan Iran kini benar-benar berada di ujung tanduk.
Di satu sisi, dunia sedang menyaksikan drama kemanusiaan di tanah Persia di mana sebuah sistem kekuasaan yang sangat kaku sedang diuji oleh realitas paling pahit dalam politik bahwa kedaulatan tidak bisa selamanya dipertahankan dengan strategi propaganda menunjuk musuh di luar negeri sebagai dalang kerusuhan domestik, sementara rakyat di dalam negeri sudah sekarat karena lapar dan ketidakadilan.
Setiap kebijakan yang diambil oleh Teheran dalam beberapa hari ke depan, akan menentukan apakah Iran akan berakhir sebagai ladang pembantaian baru yang akan mengundang intervensi asing, atau bangsa yang akhirnya dipaksa untuk melakukan “reformat dan reset” total atas identitas dan masa depannya sendiri.
Dalam konteks ini, menurut hemat saya, satu hal yang pasti, sejarah jarang sekali berpihak pada mereka yang lebih memilih untuk memelihara ketakutan dengan tindakan represif daripada memberikan keadilan bagi rakyatnya sendiri.
Penulis adalah pengamat sosial dan kebijakan publik.
Sumber: kompas.com
Tidak ada komentar:
Tulis komentar