 |
| Ketua DPR RI, Puan Maharani. |
JAKARTA, GebrakNasional.Com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Puan Maharani menyoroti sempitnya kesempatan kerja yang akhirnya membuat Warga Negara Indonesia (WNI) mengambil risiko mencari uang di luar negeri.
Salah satu negara yang kerap menjadi tujuan WNI untuk bekerja adalah Kamboja, di mana banyak perusahaan penipuan atau online scam yang berada di negara tersebut.
“Ini menjadi peringatan serius bagi kita semua bahwa kebutuhan ekonomi dan sempitnya kesempatan kerja yang aman di dalam negeri sering kali memaksa warga kita mengambil risiko tinggi berangkat kerja ke luar negeri,” kata Puan dalam siaran persnya, Jumat, 31 Oktober 2025.
Terbaru, terdapat 110 WNI yang bergabung dengan perusahaan penipuan atau online scam dan terlibat kerusuhan di Kamboja.
Puan menegaskan, peristiwa tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan aman.
“Negara harus hadir memastikan setiap warga mendapatkan akses pekerjaan yang manusiawi dan terlindungi, di mana pun mereka bekerja,” tegasnya.
Terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI), Puan menekankan perlindungan untuk mereka sebelum keberangkatan ke negara penempatan kerja.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, dan instansi terkait, perlu memperkuat koordinasi agar tidak ada lagi warga yang berangkat tanpa izin penempatan resmi
Puan juga mendorong sistem peringatan dini atau early warning yang melibatkan kerja sama antarlembaga bagi pekerja migran Indonesia. Termasuk pemantauan perjalanan mencurigakan ke negara-negara berisiko tinggi seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos yang menjadi pusat aktivitas penipuan daring dan kerja paksa.
“Lonjakan penerbangan ke negara yang tidak memiliki hubungan resmi penempatan pekerja migran harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu membangun mekanisme deteksi dini di titik keberangkatan agar tidak ada lagi warga yang berangkat tanpa perlindungan negara,” ujarnya.
Puan juga mengingatkan, penanganan korban juga harus meliputi pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi mereka setelah tiba di Indonesia.
“Kita tidak boleh membiarkan mereka kembali ke situasi yang sama tanpa arah. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata: program pelatihan, akses modal, dan penempatan kerja domestik yang menjamin kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Kerusuhan di Kamboja
Diketahui sebelumnya, kerusuhan di sebuah perusahaan online scam di Kamboja melibatkan 110 WNI.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI), Judha Nugraha mengatakan, kerusuhan itu terjadi di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, Kamboja, pada 17 Oktober 2025.
Dilansir dari keterangan resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh, kerusuhan ini terjadi lantaran puluhan WNI hendak memberontak atau melarikan diri dari perusahaan penipuan daring atau online scam tempat mereka bekerja.
Mereka melakukan aksi rusuh sehingga keributan pecah yang menyebabkan Kepolisian setempat bertindak dan mengamankan puluhan orang.
Pihak Kepolisian setempat melakukan proses investigasi awal dan melakukan penahanan terhadap empat WNI yang diduga sebagai pelaku tindak kekerasan.
KBRI Phnom Penh sudah memberikan bantuan makanan instan, obat-obatan, dan kebutuhan sanitasi khusus untuk perempuan.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memberikan pendampingan hukum bagi para WNI yang ditangkap atas kerusuhan tersebut. (*/red)
Tidak ada komentar:
Tulis komentar