 |
| Wamenhaj, Dahnil Anzar Simanjuntak. |
JAKARTA, GebrakNasional.Com – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, rapat pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 antara pemerintah dengan DPR RI digelar secara tertutup untuk menghindari mafia haji di Arab Saudi.
Adapun rapat itu digelar Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dengan Komisi VIII DPR RI, pada Selasa malam, 28 Oktober 2025.
“Kami paham itu dari DPR, karena memang kan pertama kita menghindari spekulasi permainan harga di Saudi Arabia,” ujar Dahnil.
Dahnil mengatakan, informasi mengenai rencana pemerintah terkait penyelenggaraan haji bisa menjadi bahan permainan harga para spekulan.
Dia mencontohkan, informasi terkait tempat, akomodasi, dan komponen haji lain yang dibahas pemerintah bakal dimanfaatkan para mafia untuk menaikkan harga.
“Itu spekulasi jadi lebih tinggi tuh, tiba-tiba dinaikin lah, tiba-tiba nanti banyak calo lah,” ujar Dahnil.
Oleh karena itu, kata Dahnil, DPR RI, Panitia Kerja (Panja) Haji 2026, dan Kemenhaj berupaya menghindari permainan mafia haji di Arab Saudi.
“Jadi justru kemudian kalau kemudian terbuka, itu membuka kemungkinan para mafia, para calo itu bermain,” tuturnya.
Diketahui, pemerintah dan DPR RI tengah membahas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Pembahasan itu antara lain meliputi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), syirkah, titik pemberangkatan atau embarkasi, hingga angkutan penerbangan.
Pada musim ini, Indonesia mendapatkan kuota haji 221 ribu orang.
Kuota itu lalu dibagi menjadi 203.320 untuk haji reguler, petugas haji daerah (PHD), dan pembimbing haji serta 17.680 untuk haji khusus.
Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH musim haji 2025 Rp 88.409.365,45 per jemaah. Dari jumlah itu, calon jemaah haji menanggung Rp 54.924.000. (*/red)
Tidak ada komentar:
Tulis komentar