Minggu, 22 November 2026

Polri Geledah Lima Lokasi Terkait Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Makar

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro. 

JAKARTA, GebrakNasional.Com - Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggeledah lima lokasi terkait Brigjen Tedjo Kusumo (TK) dan Kombes Iman Imanudin (IM) di wilayah Bogor soal kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. 


“Sejak Kamis malam tim penyidik Direktorat Tipidum terus melakukan penggeledahan terkait tindak pidana makar di lima lokasi rumah terkait Brigjen TK dan Kombes Pol IM di daerah Bogor,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Jumat, 20 November 2026. 


Bukan hanya Bogor, penyidik juga menggeledah satu lokasi di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. 


Namun demikian, Susatyo tidak menjelaskan kepemilikan rumah di Kabupaten Tangerang itu. 


"Salah satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi Kombes Pol IM,” ujar dia. 


"Untuk hasil penggeledahan akan disampaikan saat preskon,” imbuh dia.


Untuk diketahui, perkara dugaan makar berbeda dengan kasus penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. 


Meskipun, kasus Makar tersebut berawal dari pengembangan kasus penyadapan ilegal terhadap Prabowo. 


Diketahui, Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan Makar, sedangkan sudah ada empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal. 


Keempat tersangka penyadapan ilegal tersebut, yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.


Keempat tersangka tersebut diduga bukan hanya menyadap Prabowo, melainkan juga Pejabat Negara, Tokoh Politik, Media, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Pengusaha. 


Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai dengan peran masing-masing tersangka. 


Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. 


Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun. 


Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun, sesuai dengan ketentuan yang disangkakan. 


Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan. 


Dalam kasus ini, secara etik, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi telah dihukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Polri meski mereka mengajukan banding atas putusan tersebut. (*/red)

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Tulis komentar

Berita Terbaru

Back to Top