![]() |
| Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. |
JAKARTA, GebrakNasional.Com - Polri menyebut, Raffi Ahmad dan istrinya, Nagita Slavina, turut menjadi sasaran penyadapan oleh Eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan (Dkk).
Bukan hanya itu, dua jurnalis, yakni Najwa Shihab dan Alfito Deannova juga menjadi korban penyadapan.
"Benar, artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG,” ujar Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto kepada wartawan, Senin, 16 November 2026.
Namun demikian, Suhermanto tidak merinci terkait hal tersebut.
Diketahui, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat Perwira Tinggi (Pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Keempat tersangka meliputi Eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan Eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Bukan hanya Prabowo, empat tersangka juga menyadap Pejabat Negara, Tokoh Politik, Media, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Pengusaha.
Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai dengan peran masing-masing tersangka.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.b
Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun, sesuai dengan ketentuan yang disangkakan.
Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Selain menyidik dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga menerbitkan Laporan Polisi terkait dugaan tindak pidana Makar.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan turut serta, melakukan tindak pidana secara bersama-sama, atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Makar.
Atas laporan itu, Polri melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur Makar yang harus dibuktikan secara terpisah. (*/red)

Tidak ada komentar:
Tulis komentar