Kamis, 19 November 2026

Menteri Pigai Sebut Keputusan Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon Bukan Resmi dari Pemerintah

Badak Jawa. 

JAKARTA, GebrakNasional.Com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai mengatakan, rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon bukan keputusan resmi pemerintah. 


Menurutnya, pemindahan Badak Jawa baru sekadar wacana.


"Yang jelas soal keputusan untuk pemindahan Badak ini bukan keputusan resmi pemerintah. Bukan keputusan resmi pemerintah Prabowo Subianto. Ini baru pada tahap wacana,” ujar Pigai kepada wartawan, di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. 


Dia mencontohkan, salah satu negara Afrika Bagian Timur, yaitu Rwanda yang melakukan konservasi dan kelestarian bagi gorila gunung. 


Dia mengatakan, Indonesia bisa meniru langkah yang dilakukan Rwanda dengan melestarikan hewan dan kekayaan dunia. 


Untuk itu, ia berharap habitat Badak Jawa tidak dipindahkan karena akan berdampak terhadap masyarakat adat di sekitar lokasi. 


"Dan saya ingin sampaikan selain hanya masyarakat, juga masyarakat yang berdampak di situ juga masyarakat adat. Budaya, ekosistem, biota, lingkungan, kita lestarikan. Karena wilayah Banten itu adalah kepalanya Pulau Jawa dalam kepercayaan orang Jawa,” ujarnya. 


Pigai juga menyoroti adanya peraturan Kementerian ESDM terkait wilayah tambah di sekitar Ujung Kulon. 


Dia mendorong agar pemindahan Badak Jawa hanya sebatas wacana. 


"Karena itu, menurut saya, sebaiknya wacana ini ya, itu tetap hanya sebagai sebatas wacana, tapi saya pastikan bahwa pemerintah tidak pernah mengambil keputusan resmi untuk memindahkan badak jawa,” ujar dia. 


Diketahui sebelumnya, pemerintah berencana memindahkan sejumlah badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. 


Rencana relokasi Badak Jawa tersebut muncul sebagai upaya melindungi satwa langka itu dari ancaman bencana alam, terutama tsunami yang berpotensi terjadi akibat gempa atau erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. 


Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, keberadaan Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mencari habitat alternatif bagi Badak Jawa. 


Menurutnya, jika terjadi tsunami akibat gempa atau letusan gunung, populasi Badak Jawa yang saat ini hanya berada di Ujung Kulon berisiko mengalami kepunahan. 


"Karena ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau, pusat itu terancam. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, kan bisa tsunami. Kalau ada tsunami, Badak Jawa kita bisa punah. Maka, ada gagasan untuk memindahkan sejumlah Badak Jawa ke Alas Purwo," ujar Hashim. 


Pernyataan tersebut disampaikan Hashim saat ditemui dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), di Antalya, Türkiye, Kamis, 12 November 2026. (*/red)

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Tulis komentar

Berita Terbaru

Back to Top