 |
| Foto ilustrasi. |
Oleh: Nofiyendri Sudiar
Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu demi menghemat BBM tampak sebagai respons rasional di tengah tekanan energi global.
Ketika harga energi bergejolak dan beban subsidi meningkat, mengurangi mobilitas harian menjadi pilihan kebijakan yang cepat, murah, dan relatif mudah diimplementasikan.
Namun, di balik efektivitas jangka pendeknya, kebijakan ini justru membuka persoalan yang lebih mendasar: apakah WFH merupakan langkah menuju transisi energi, atau sekadar mekanisme penyesuaian dalam sistem yang tetap boros energi?
Jika dihitung secara sederhana, potensi penghematannya memang signifikan. Dengan asumsi sekitar 30 persen dari 60 juta pekerja formal dapat melakukan WFH—sekitar 18 juta orang—dan rata-rata konsumsi BBM perjalanan kerja mencapai 2 liter per hari, maka konsumsi harian kelompok ini mencapai sekitar 36 juta liter.
Pengurangan satu hari kerja dari lima hari berarti pemangkasan mobilitas sekitar 20 persen, yang setara dengan penghematan sekitar 7,2 juta liter BBM per minggu.
Dalam skala tahunan, angka ini mendekati 374 juta liter. Dengan asumsi harga rata-rata Rp 10.000 per liter, potensi penghematan mencapai sekitar Rp 3,7 triliun per tahun.
Dari perspektif fiskal, ini bukan angka kecil. Dari perspektif lingkungan, pengurangan ini juga berarti penurunan emisi sekitar 860.000 ton CO2 per tahun— kontribusi yang relevan dalam konteks komitmen penurunan emisi nasional.
Namun, justru di sinilah letak paradoksnya: angka yang besar ini tidak serta-merta mencerminkan perubahan mendasar.
Pengalaman selama pandemi COVID-19 memberikan pembanding empiris yang penting.
Berbagai studi menunjukkan bahwa pembatasan mobilitas dalam skala global pada tahun 2020 memang menurunkan emisi karbon sekitar 6–7 persen—penurunan tahunan terbesar sejak Perang Dunia II.
Namun, penurunan tersebut bersifat sementara dan segera pulih seiring normalisasi aktivitas ekonomi. Dalam perspektif akademik, temuan ini menegaskan bahwa pengurangan mobilitas, bahkan dalam skala ekstrem, tidak secara otomatis menghasilkan perubahan struktural dalam sistem energi.
Emisi karbon tidak hanya ditentukan oleh intensitas mobilitas, tetapi juga oleh struktur produksi, sistem energi, dan pola konsumsi yang lebih luas.
Dengan kata lain, pandemi berfungsi sebagai natural experiment yang menunjukkan batas efektivitas intervensi berbasis perilaku.
Dalam konteks ini, kebijakan WFH satu hari per minggu memiliki skala intervensi yang jauh lebih terbatas dibandingkan pembatasan mobilitas pada masa pandemi.
Oleh karena itu, meskipun secara aritmetika mampu menghasilkan penghematan dalam skala ratusan juta liter BBM, dampaknya terhadap tren emisi jangka panjang cenderung marginal.
Pertama, penghematan tersebut sangat bergantung pada asumsi perilaku yang ideal. Dalam praktiknya, pengurangan perjalanan kerja tidak selalu berarti pengurangan konsumsi energi secara keseluruhan.
Sebagian mobilitas hanya bergeser, bukan hilang. Aktivitas non-kerja dapat mengisi ruang yang ditinggalkan oleh perjalanan kerja, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan.
Fenomena ini dikenal sebagai rebound effect, yang telah banyak dibahas dalam literatur ekonomi energi.
Kedua, WFH tidak mengubah struktur dasar permintaan energi di sektor transportasi.
Selama sistem mobilitas masih bertumpu pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil, maka pengurangan frekuensi perjalanan tidak akan mengubah ketergantungan tersebut.
Dalam kerangka ini, WFH hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian permintaan jangka pendek, bukan transformasi sistemik.
Ketiga, terdapat dimensi ketimpangan yang melekat dalam kebijakan ini. WFH pada dasarnya adalah privilese bagi kelompok pekerja tertentu—mereka yang berada di sektor formal dan berbasis digital.
Sementara itu, sebagian besar tenaga kerja di sektor informal dan pekerjaan berbasis kehadiran fisik tetap bergantung pada mobilitas harian. Dengan demikian, manfaat penghematan energi tidak terdistribusi secara merata.
Lebih jauh, kebijakan ini berpotensi menciptakan ilusi kemajuan dalam agenda transisi energi.
Penurunan konsumsi BBM dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai indikasi peningkatan efisiensi, padahal yang terjadi adalah pembatasan aktivitas, bukan perubahan dalam sistem energi atau teknologi.
Jika pemerintah ingin menjadikan momentum ini sebagai bagian dari strategi transisi energi, maka WFH perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang lebih luas.
Penguatan transportasi publik rendah emisi, integrasi tata ruang berbasis kedekatan, serta percepatan adopsi teknologi transportasi bersih merupakan langkah-langkah yang menyasar akar persoalan.
Tanpa itu, WFH hanya akan menjadi instrumen sementara—efektif dalam meredam tekanan jangka pendek, tetapi tidak cukup untuk mengubah arah. Ironisnya, justru dari kebijakan ini kita dapat membaca masalah yang lebih dalam.
Fakta bahwa satu hari pengurangan mobilitas kerja dapat menghasilkan penghematan hingga triliunan rupiah menunjukkan bahwa sistem mobilitas kita sejak awal memang tidak efisien secara energi.
Dengan demikian, WFH bukan sekadar solusi, melainkan indikator—indikator bahwa transformasi yang lebih mendasar tidak lagi dapat ditunda.
Penulis adalah Kepala Research Center for Climate Change (RCCC) sekaligus Koordinator Penanganan Perubahan Iklim SDGs Center Universitas Negeri Padang.
Sumber: kompas.com
Tidak ada komentar:
Tulis komentar