 |
| Pelabuhan Gilimanuk. |
Oleh: Dr. Eng. IB Ilham Malik
Kemacetan panjang kembali terjadi di lintas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. Kemacetan yang terjadi saat musim mudik kali ini dinilai paling buruk. Ribuan kendaraan mengantre berjam-jam untuk menyeberang dari Jawa ke Bali maupun sebaliknya.
Peristiwa seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Hampir setiap musim libur panjang atau hari raya, antrean kendaraan terjadi di titik yang sama. Termasuk di Penyeberangan Jawa - Sumatera. Bahkan pada hari-hari biasa, kepadatan lalu lintas di sekitar pelabuhan juga sering muncul karena pergerakan kendaraan barang yang cukup tinggi.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: mengapa kemacetan seperti ini selalu berulang, padahal kita sudah memiliki cukup banyak pengetahuan dan teknologi untuk memprediksi pergerakan lalu lintas?
Dalam ilmu transportasi modern, salah satu fondasi utama perencanaan sistem transportasi adalah kemampuan melakukan pemodelan dan peramalan atau forecasting.
Melalui pemodelan transportasi, pergerakan kendaraan dan penumpang dapat diperkirakan dengan menggunakan berbagai variabel seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, peningkatan kepemilikan kendaraan, perubahan pola perjalanan, hingga perkembangan wilayah.
Dengan pendekatan ini, para perencana transportasi dapat memperkirakan berapa volume lalu lintas yang akan muncul, lima, sepuluh, bahkan dua puluh tahun ke depan.
Tujuan dari proses ini sangat jelas: memastikan bahwa kapasitas layanan transportasi selalu berada di atas atau setidaknya seimbang dengan permintaan perjalanan.
Jika prediksi menunjukkan bahwa volume kendaraan akan meningkat secara signifikan, maka pemerintah dan operator dapat segera mengambil langkah penyesuaian.
Kapasitas pelabuhan dapat diperluas, jumlah kapal dapat ditambah, sistem antrean dapat diperbaiki, atau bahkan pola distribusi lalu lintas dapat diatur ulang.
Dengan kata lain, forecasting bukan sekadar latihan akademik, melainkan instrumen penting untuk mencegah krisis transportasi sebelum krisis itu benar-benar terjadi.
Kemampuan teknis untuk melakukan pemodelan transportasi sebenarnya sudah lama dimiliki oleh para ahli dan lembaga transportasi di Indonesia.
Banyak perguruan tinggi mengajarkan metode pemodelan transportasi, mulai dari model generasi perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda, hingga pembebanan jaringan.
Di tingkat kebijakan, berbagai kementerian juga memiliki unit analisis yang mampu melakukan kajian proyeksi lalu lintas.
Namun, dalam praktiknya, pendekatan berbasis peramalan ini belum sepenuhnya menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan.
Kemacetan parah di lintas Ketapang–Gilimanuk menjadi contoh nyata dari persoalan tersebut.
Lintas penyeberangan ini merupakan salah satu simpul transportasi paling penting di Indonesia karena menghubungkan Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi nasional dengan Bali yang menjadi salah satu destinasi wisata utama dunia.
Setiap hari, ribuan kendaraan pribadi, bus pariwisata, dan truk logistik melintasi jalur ini. Dengan karakter seperti itu, seharusnya lintas ini diperlakukan sebagai koridor transportasi strategis yang memerlukan perencanaan kapasitas jangka panjang.
Jika dilakukan pemodelan secara serius, peningkatan volume kendaraan pada lintas ini sebenarnya sangat mudah diprediksi.
Pertumbuhan kendaraan di Pulau Jawa terus meningkat setiap tahun. Sektor pariwisata Bali juga terus berkembang. Selain itu, aktivitas logistik antarwilayah juga semakin intensif.
Semua variabel tersebut dengan sendirinya akan meningkatkan tekanan terhadap kapasitas pelabuhan penyeberangan.
Artinya, antrean kendaraan yang terjadi sekarang bukanlah kejadian yang tiba-tiba muncul, melainkan hasil dari proses pertumbuhan permintaan perjalanan yang telah berlangsung lama.
Masalah yang lebih mendasar justru terletak pada cara kita memandang perencanaan transportasi.
Di banyak lembaga transportasi, perencanaan sering kali bersifat reaktif. Kebijakan baru biasanya diambil setelah masalah muncul dan menimbulkan tekanan publik yang besar.
Ketika kemacetan terjadi, barulah berbagai langkah darurat dilakukan, seperti penambahan kapal sementara, pengaturan jalur antrean, atau pembatasan kendaraan tertentu.
Pendekatan seperti ini memang dapat meredakan masalah dalam jangka pendek, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan.
Situasi ini juga berkaitan dengan cara kerja birokrasi transportasi yang masih sangat bergantung pada arahan administratif.
Dalam banyak kasus, institusi transportasi lebih sering bekerja berdasarkan instruksi pimpinan politik daripada berdasarkan kebutuhan teknokratis jangka panjang.
Di tingkat pusat, misalnya, sering muncul pernyataan bahwa kebijakan hanya dijalankan sesuai dengan arahan presiden atau program pemerintah pusat.
Di tingkat daerah, jawaban yang sering muncul juga serupa: pemerintah daerah hanya melaksanakan perintah gubernur, wali kota, atau bupati.
Pendekatan semacam ini pada akhirnya membuat proses perencanaan transportasi kehilangan basis analitisnya.
Transportasi adalah sistem yang sangat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh perubahan ekonomi, demografi, dan ruang wilayah. Karena itu, pengelolaannya tidak bisa hanya bergantung pada perintah administratif yang bersifat jangka pendek.
Tanpa analisis masa depan yang kuat, kebijakan transportasi akan selalu tertinggal satu langkah di belakang perkembangan permintaan perjalanan.
Jika pemerintah benar-benar ingin mencegah kemacetan seperti yang terjadi di Ketapang–Gilimanuk, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun sistem forecasting transportasi yang kuat di semua moda.
Sistem ini harus mampu memantau perkembangan permintaan perjalanan secara berkala dan menerjemahkannya menjadi proyeksi kapasitas infrastruktur yang dibutuhkan.
Dengan dukungan data yang memadai, pemerintah dapat mengetahui sejak awal kapan suatu simpul transportasi akan mencapai titik jenuh.
Langkah kedua adalah membangun integrasi data transportasi lintas moda.
Saat ini, data transportasi di Indonesia masih tersebar di berbagai institusi. Data lalu lintas jalan berada di satu lembaga, data pelabuhan di lembaga lain, sementara data logistik dan pariwisata berada di instansi yang berbeda. Padahal, pergerakan transportasi modern bersifat multimoda.
Kemacetan di pelabuhan penyeberangan tidak bisa dipahami hanya dari sudut pandang pelabuhan itu sendiri, tetapi juga harus dilihat dari pola pergerakan kendaraan di jaringan jalan nasional yang terhubung dengannya.
Langkah ketiga adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lembaga transportasi.
Pemodelan transportasi bukan pekerjaan sederhana. Dibutuhkan tenaga analis yang memahami statistik, ekonomi transportasi, teknik lalu lintas, dan perencanaan wilayah.
Tanpa SDM yang kuat, berbagai sistem data dan teknologi yang tersedia tidak akan menghasilkan analisis yang berguna bagi pengambilan keputusan.
Selain itu, pemerintah juga perlu membangun budaya kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy dalam sektor transportasi.
Setiap keputusan strategis seharusnya didasarkan pada hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Dengan cara ini, kebijakan transportasi tidak lagi sekadar respons terhadap tekanan situasional, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.
Dalam konteks lintas Ketapang–Gilimanuk, pendekatan ini dapat diterapkan dengan melakukan kajian kapasitas jangka panjang terhadap sistem penyeberangan Jawa–Bali.
Kajian tersebut harus mencakup proyeksi pertumbuhan kendaraan, kebutuhan jumlah kapal, kapasitas dermaga, hingga sistem manajemen antrean.
Jika hasil analisis menunjukkan bahwa kapasitas eksisting akan segera terlampaui, maka pemerintah harus segera merancang langkah penambahan kapasitas sebelum kemacetan besar kembali terjadi.
Pada akhirnya, persoalan kemacetan transportasi bukan sekadar masalah teknis, melainkan juga masalah cara berpikir dalam mengelola masa depan.
Infrastruktur transportasi memiliki umur layanan yang panjang dan membutuhkan investasi besar.
Karena itu, setiap keputusan yang diambil hari ini harus didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang apa yang akan terjadi di masa depan.
Prinsip dasar yang harus dipegang sejak sekarang adalah sederhana, tapi fundamental: setiap simpul transportasi harus direncanakan berdasarkan proyeksi permintaan jangka panjang, bukan sekadar berdasarkan kondisi saat ini.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat bergerak dari pola penanganan masalah menuju pola pencegahan masalah.
Jika prinsip ini benar-benar dijadikan pegangan dalam pengelolaan transportasi nasional, maka kemacetan yang selalu berulang di berbagai simpul transportasi, termasuk di lintas Ketapang–Gilimanuk, tidak lagi menjadi kejadian yang harus diterima sebagai rutinitas tahunan.
Sebaliknya, ia dapat diantisipasi sejak awal melalui perencanaan yang cermat, analisis kuat, dan keberanian mengambil keputusan strategis jauh sebelum krisis benar-benar terjadi.
Penulis adalah Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITERA
Sumber: kompas.com
Tidak ada komentar:
Tulis komentar