KPK Minta Alat Canggih agar OTT Tak Hanya Sebulan Sekali

Rapat kerja KPK dengan Komisi III DPR.  

JAKARTA, GebrakNasional.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, keterbatasan teknologi menjadi salah satu kendala dalam penindakan rasuah.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto meminta lembaganya untuk dibekali alat-alat yang lebih canggih.

"Hambatan paling besar yang di KPK selain tentang SDM yang kurang, ya berikanlah kami alat yang canggih," ujar Fitroh dalam rapat kerja dengan Komisi III, Rabu, 28 Januari 2026.

Teknologi pendukung yang canggih, kata Fitroh, dapat membantu KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Bahkan, Fitroh berseloroh bahwa kehadiran alat canggih bisa membuat KPK melakukan OTT tidak hanya sebulan sekali.

"Supaya OTT tidak hanya satu sebulan, kurang canggih pak, kurang canggih. Ini sudah tidak up to date," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyampaikan, lembaga antirasuah itu telah menangani 116 perkara sepanjang 2025.

Dari 116 perkara tersebut, 48 di antaranya terkait kasus suap atau gratifikasi. Lalu, 11 lainnya lewat OTT.

"Untuk penanganan perkara ada 116 di mana 48 perkara terkait penyuapan dan atau gratifikasi dan 11 kegiatan tertangkap tangan," ujarnya.

Sepanjang 2025, KPK melakukan 70 penyelidikan, 116 penyidikan, 115 penuntutan, dan 78 eksekusi. Di mana 87 perkara sudah berkekuatan hukum atau inkracht.

Setyo memaparkan, pihaknya telah menetapkan sebanyak 116 tersangka yang berasal dari berbagai jabatan sepanjang 2025.

"Beberapa pelaku tindak pidana antara lain dari sisi wali kota atau penyelenggara negara kemudian beberapa pejabat, ASN, kemudian juga termasuk ada jaksa, dan juga beberapa pihak korporasi," kata Setyo.

Ia juga menyampaikan, kasus terbanyak berasal dari pengadaan barang dan jasa; gratifikasi; pemerasan; hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Terkait OTT, kata Setyo, pihaknya setidaknya melakukan operasi tersebut satu kali setiap bulan.

"Karena itu juga salah satu target kami, tapi sekali bukan target yang dipaksakan. Targetnya adalah sesuai dengan informasi yang kami dapatkan," ujarnya. (*/red)