Serang // GebrakNasional.com - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Banten hingga 30 November 2025 tercatat mencapai Rp.8,79 triliun atau 83,74 persen dari target Rp.10,50 triliun.
Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkuat strategi optimalisasi pendapatan daerah menjelang penutupan Tahun Anggaran 2025. Kepala Bapenda Banten, Rd. Berly Rizki Natakusumah, menyampaikan bahwa untuk realisasi pendapatan hingga 30 November 2025 telah mencapai Rp.8,79 triliun atau 83,74 persen dari target Rp.10,50 triliun.
"Capaian Pendapatan realisasi di 30 November 2025 tersebut menunjukkan progres positif, namun ruang optimalisasi masih perlu diperkuat melalui upaya kolaboratif lintas sektor," ungkap Berly.
“Pendapatan Asli Daerah masih menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp.5,68 triliun atau 82 persen dari target Rp.6,93 triliun. Ini hasil kerja bersama dan meningkatnya kesadaran wajib pajak. Tetapi kita harus terus dorong optimalisasi,” jelasnya dalam pemaparan di Kantor Bapenda Banten pada Senin, 02 November 2025.
PKB dan BBNKB Tetap Jadi Penopang Utama
Pajak kendaraan bermotor (PKB) masih menjadi penyumbang terbesar PAD, dengan realisasi Rp.5,13 triliun atau 82,14 persen. Namun, Berly mengakui adanya penurunan penerimaan BBNKB, salah satunya akibat adanya peningkatan jumlah kendaraan listrik yang dikenakan tarif pajak 0 persen, serta kondisi pemulihan ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Walaupun demikian, pihak Bapenda menargetkan percepatan penerimaan di sisa waktu Desember melalui intensifikasi penagihan lapangan dan penyisiran potensi tunggakan pajak.
Program Patuh Pajak dan Usulan Kebijakan Baru
Untuk meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, Pemprov Banten meluncurkan Program Penghargaan dan Undian Patuh Pajak Kendaraan Bermotor, berlangsung 24 November hingga 20 Desember 2025.
Adapun program ini mencakup:
Penghargaan bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu selama lima tahun berturut-turut.
Undian elektronik bagi wajib pajak yang membayar pajak di kantor Samsat, Samling, atau kanal digital, dengan pengundian pada 21 dan 23 Desember 2025.
Bapenda juga mengusulkan untuk kebijakan tahun 2026 berupa insentif diskon pajak bagi pembayaran lebih awal, sebagai apresiasi kepada wajib pajak yang tertib administrasi.
“Fokus kami ke depan adalah mengapresiasi yang patuh, bukan menunggu penunggak,” kata Berly.
Strategi Baru Pajak Alat Berat dan PBBKB
Terobosan lain dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perusahaan akan diminta melunasi pajak alat berat sebelum memperoleh surat keterangan izin yang dibutuhkan.
Sementara itu, penguatan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dilakukan melalui permintaan data resmi kepada BPH Migas dan koordinasi dengan Pertamina untuk memastikan akurasi data realisasi delivery order (DO) bahan bakar.
Dorongan Balik Nama dan Pemanfaatan Data Perusahaan
Pemprov Banten juga mendorong perusahaan yang beroperasi di wilayah Banten agar mengalihkan kendaraan operasionalnya menjadi plat nomor Banten. Harapannya, kontribusi PKB dapat mengimbangi kebutuhan pembiayaan infrastruktur jalan yang digunakan perusahaan.
“Sekitar 220 kendaraan di wilayah Bojonegara dan Puloampel akan segera melakukan balik nama ke plat Banten. Ini langkah konkret agar perusahaan turut bertanggung jawab,” jelas Berly.
Kolaborasi dengan Kabupaten/Kota
Dalam penguatan pendapatan bersama, Bapenda meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Pasalnya, 66 persen pendapatan PKB dan BBNKB menjadi bagian pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan meliputi penyelesaian tunggakan kendaraan plat merah, pendataan ulang aset, serta efektivitas syarat pembayaran pajak untuk penerbitan izin KIR.
Pengalihan sejumlah gerai layanan juga dipertimbangkan untuk pemetaan efektivitas anggaran tahun 2026, sehingga pelayanan tertentu dapat diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Peran ASN dan Optimisme Memenuhi Target
Pemprov Banten menekankan peran aparatur sipil negara (ASN) dalam penagihan PKB. Kinerja penagihan tersebut akan diintegrasikan ke dalam evaluasi tunjangan pegawai.
“Pendapatan daerah berdampak langsung pada pembangunan. Karena itu seluruh pegawai Bapenda memiliki tanggung jawab sesuai kapasitasnya,” tutur Berly.
Menutup pemaparannya, Berly menyampaikan optimisme Pemprov Banten dalam memenuhi target pendapatan tahun 2025 melalui percepatan penerimaan, penguatan strategi, serta dukungan masyarakat.
“Dengan adanya kolaborasi semua pihak, target pendapatan bukan sekadar angka, tetapi bagian dari ikhtiar bersama untuk membangun Provinsi Banten,” tutupnya.
(Wie)
Tidak ada komentar:
Tulis komentar