 |
| Ketua DPP PDI-P, Ganjar Pranowo. |
JAKARTA, GebrakNasional.Com – Soal usulan Solo menjadi daerah istimewa, Ketua DPP PDI-P, Ganjar Pranowo mengatakan, penyematan status otonom 'daerah istimewa' pada suatu wilayah harus melalui berbagai proses.
“Saya kira bukan kota Surakarta-nya. Itu daerah otonom baru rasanya sudah ratusan, mungkin di atas 400 kali. Saya lupa data persisnya, ketika saya meninggalkan DPR dulu itu ada ratusan juga,” kata Ganjar kepada wartawan di kantor DPP PDI-P, Sabtu, 26 April 2025.
“Maka konteksnya bukan daerah mana, apakah istimewa atau tidak, maka itu pengertian daerah otonom baru,” imbuhnya.
Menurut Ganjar, pemerintah harus melakukan kajian mengenai usulan itu. Tujuannya, kata dia, agar penyematan daerah istimewa dilakukan tak hanya dikarenakan banyak yang meminta.
“Maka kebijakan yang mesti dilakukan apakah pemerintah akan membuka itu. Kedua, bagaimana proses itu mesti dilakukan. Ketiga, layak-nggak nantinya,” jelasnya.
“Sebenarnya itu proses umum yang harus diikuti saja. Jadi bukan soal tempat tertentu karena yang minta banyak,” imbuhnya.
Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengatakan, ada masukan Solo menjadi Daerah Istimewa.
Hal itu diungkapkan Aria Bima menyikapi pernyataan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik yang menyebut ada masukan untuk enam wilayah dijadikan Daerah Istimewa.
Hal itu disampaikan Akmal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, pada Kamis, 24 April 2025.
Dalam pemaparannya, Akmal menyebut ada 42 usulan pembentukan Provinsi hingga enam wilayah untuk dijadikan Daerah Istimewa.
“Sampai dengan bulan April 2025, izin kita mendapat banyak PR ada 42 usulan pembentukan Provinsi, 252 Kabupaten, 36 Kota, ada enam yang meminta Daerah Istimewa,” ujar Akmal dalam paparannya.
Kendati demikian, kata dia, mesti dikoordinasikan dengan DPR RI. Dia menyebut, setiap keputusan harus berlandaskan Undang-Undang.
Aria juga menyebut, ada masukan untuk Solo menjadi 'Daerah Istimewa Surakarta'. Adapun usulan itu, salah satunya mempertimbangkan rekam jejak Kota Solo bagi RI.
“Jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain ya, seperti daerah saya, yang Solo minta pemekaran dari Jawa Tengah dan minta dibikin Daerah Istimewa Surakarta,” ujarnya. (*/red)
Tidak ada komentar:
Tulis komentar