 |
| Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. |
JAKARTA, GebrakNasional.Com – Mitigasi bencana dipastikan tetap menjadi prioritas meski ada efisiensi anggaran di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Demikian dikatakan Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 11 Februari 2025.
Menurutnya, mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal. Ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi.
Salah satunya adalah gaji pegawai. Kedua, layanan dasar prioritas pegawai. Kemudian ada pelayanan publik dan bantuan sosial.
Ia menegaskan, kemampuan pemerintah tetap tidak akan berkurang dengan adanya efisiensi anggaran.
“Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” ujarnya.
Hasan juga membantah, anggaran di BMKG dipangkas sebesar 50 persen. Sebab, kata dia, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, anggaran BMKG dipangkas hingga 50,35 persen.
Dengan begitu, lanjut dia, anggaran BMKG yang tadinya Rp 2,826 triliun dipotong menjadi Rp 1,423 triliun.
“Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin menilai, pemangkasan anggaran akan berdampak terhadap belanja modal dan belanja barang tahun depan.
Muslihhuddin juga menyebut ada batas minimum anggaran yang harus dipenuhi untuk memastikan layanan meteorologi, klimatologi, geofisika, dan modifikasi cuaca yang andal serta mendukung kebijakan nasional di sektor kebencanaan dan ketahanan iklim.
Menurutnya, efisiensi anggaran itu akan membuat banyak alat operasional utama (aloptama) terancam mati karena dana pemeliharaan berkurang hingga 71 persen.
Bahkan, kata dia, alat observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga berpotensi terganggu.
“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi, dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen, dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih. Jangkauan penyebarluasan informasi gempabumi dan tsunami menurun 70 persen,” kata Muslihuddin. (*/red)
Tidak ada komentar:
Tulis komentar